Posts
Sederhananya, Pemungutan dan Pemotongan itu mengurangi jumlah nilai yang harus diterima oleh penerima penghasilan karena sebelumnya telah dibantu oleh pihak2 ketiga ini untuk di setorkan ke kas negara.
Bagi mereka penerima penghasilan yang dipungut oleh pihak lain akan mendapatkan bukti setor pelunasan sedangkan bagi mereka yang dipotong akan mendapatkan dokumen yang disebut sebagai bukti potong. kedua dokumen ini dilampirkan pada saat pelaporan spt ybs. Dokumen ini dilaporkan sebagai kredit pajak.
Mari kita berkenalan dengan Pemungut dan Pemotong Pajak Yang ada di Indonesia
1. Pemotongan PPh Pasal 21
dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji
yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh
UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya
maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21
sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat WP orang pribadi terdaftar.
2. Pemungutan PPh Pasal 22
dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan
kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi pemungutan atas:
(1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah; (2) ;kegiatan impor barang; (3) produksi barang-barang
tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif; (4) pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan,
perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul; (5) Pemungutan PPh atas penjualan
atas barang yang tergolong mewah. WP dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga
sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.
3. Pemotongan PPh Pasal 23
dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan
pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.
WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk
memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek
pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh
Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong
tersebut.
4. Pemotongan PPh Pasal 26
dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan
pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. WP
baik orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan
Tax Treaty.
5. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan
dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi,
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang
dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima
penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan
PPh pada SPT Tahunan. WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang
pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila WP menerima
penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi
kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan
dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila WP menerima
penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang
pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut,
misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan/atau bangunan.
6. Pemotongan PPh Pasal 15
adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak
pemberi penghasilan kepada WP tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. WP tertentu
tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri,
perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang
melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal
15, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya,
apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi
penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang
diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila WP menerima penghasilan yang
merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong),
maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.
7. Pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
atau pemungut yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/atau jasa
kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki
peredaran bruto (omzet) melebih Rp4.800.000.000,00 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. WP baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan
tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.
Post a Comment